Berita Hawzah – Jaringan berita Al-Jazeera dalam sebuah laporan mengkaji konsekuensi hasil pemilihan umum Amerika baru-baru ini dan meningkatnya peran anggota kongres Muslim serta kritikus Israel di Kongres, serta menelaah kapasitas mereka untuk memengaruhi dukungan militer Washington terhadap Tel Aviv dan kebijakan negara tersebut terhadap Iran.
Pemilihan tengah masa jabatan Amerika berlangsung dalam kondisi yang menguntungkan Partai Demokrat, sementara kebijakan luar negeri negara tersebut, khususnya dukungan tanpa syarat terhadap rezim Zionis Israel dan perang terhadap Iran, menghadapi kritik luas di dalam maupun di luar Amerika. Kemenangan Demokrat dan meningkatnya kehadiran tokoh-tokoh Arab, Muslim, dan arus progresif di Kongres kini telah membuka peluang baru untuk menantang sebagian kebijakan pemerintahan Donald Trump.
Pentingnya perkembangan ini tidak terbatas pada pergeseran kursi parlemen Amerika; melainkan persoalan utamanya adalah masuknya arus-arus ke dalam struktur legislatif negara tersebut, yang sebagian di antaranya menuntut peninjauan kembali hubungan Washington dengan Tel Aviv, pembatasan bantuan militer kepada Israel, dan penghentian pengeluaran sumber daya publik Amerika dalam perang-perang di luar negeri.
Tentu saja, kemenangan dalam pemilihan tidak berarti menguasai seluruh kekuasaan politik. Dalam struktur politik Amerika, Kongres dan Gedung Putih memiliki kewenangan yang berbeda. Presiden tetap merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata dan memiliki kewenangan luas dalam bidang kebijakan luar negeri dan pengarahan operasi militer; oleh karena itu, bahkan dalam kondisi di mana para penentang pemerintah menguasai mayoritas Kongres, mereka tidak dapat sendirian menghentikan seluruh keputusan presiden.
Namun demikian, Kongres memiliki instrumen-instrumen penting untuk memengaruhi kebijakan pemerintah; instrumen-instrumen yang jika digunakan dengan benar, dapat meningkatkan biaya keputusan-keputusan militer dan dukungan luar negeri Washington.
Bantuan Militer kepada Israel; Medan Konfrontasi Pertama
Salah satu bidang terpenting yang dapat terpengaruh oleh komposisi baru Kongres adalah bantuan militer Amerika kepada rezim Zionis Israel.
Berdasarkan kesepakatan militer antara Washington dan Tel Aviv, Amerika berkomitmen mengalokasikan bantuan militer sebesar 38 miliar dolar dalam rentang waktu 2019 hingga 2028. Angka ini mencakup rata-rata 3 miliar 800 juta dolar per tahun; jumlah yang sebagian besarnya dibelanjakan dalam bentuk pembiayaan militer dan dukungan terhadap sistem pertahanan rudal rezim Zionis Israel.
Namun poin pentingnya adalah bahwa kesepakatan ini tidak berarti pembayaran otomatis dan di luar pengawasan Kongres. Alokasi anggaran militer tetap bergantung pada keputusan anggaran para legislator.
Anggota kongres yang menentang kebijakan Tel Aviv dapat mengajukan rancangan untuk mengurangi bantuan tersebut, menolak anggaran tambahan, atau mengondisikan alokasi sumber daya keuangan pada kepatuhan terhadap hukum hak asasi manusia dan pembatasan penggunaan senjata Amerika.
Para legislator juga dapat menggunakan kewenangan pengawasan mereka untuk menyelidiki cara angkatan bersenjata Israel menggunakan senjata Amerika dan menekan pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab atas ekspor senjata dan konsekuensinya.
Tentu saja, tindakan-tindakan semacam itu tidak berarti penghentian definitif bantuan; karena pengesahan undang-undang memerlukan dukungan kedua majelis dan dalam banyak kasus persetujuan presiden. Meskipun demikian, meningkatnya jumlah anggota kongres yang mengkritik Israel dapat mengubah atmosfer politik yang berlaku atas persoalan ini dan meningkatkan biaya dukungan tanpa batas terhadap Tel Aviv.
Perang terhadap Iran; Sejauh Mana Kongres Dapat Mengikat Tangan Trump?
Persoalan penting lainnya adalah kewenangan pemerintah Amerika dalam melanjutkan perang terhadap Iran; sebuah persoalan yang dapat menjadi salah satu poros utama perselisihan antara Gedung Putih dan mayoritas baru Kongres.
Menurut hukum Amerika, Kongres memiliki kewenangan penting dalam hal menyatakan perang, mengesahkan izin penggunaan kekuatan militer, dan menyediakan anggaran operasi militer. Di sisi lain, presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata juga memiliki kewenangan luas untuk mengarahkan operasi.
Undang-Undang Kewenangan Perang yang disahkan pada tahun 1973 juga telah mengatur mekanisme bagi pengawasan Kongres terhadap tindakan militer presiden. Atas dasar itu, anggota kongres dapat mengajukan rancangan untuk membatasi operasi militer tanpa izin Kongres atau menuntut penarikan pasukan Amerika dari keterlibatan militer.
Partai Demokrat kini memiliki kesempatan untuk kembali mengajukan rancangan pembatas operasi militer terhadap Iran, menetapkan syarat-syarat baru mengenai pembiayaan perang, dan memaksa pemerintah memberikan penjelasan tentang tujuan, biaya, dan dasar hukum tindakan militer.
Instrumen penting lainnya adalah pengawasan parlementer. Mayoritas baru dapat memanggil pejabat Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga-lembaga intelijen ke sidang dengar pendapat dan meminta penjelasan kepada mereka tentang biaya perang, rencana militer, dan konsekuensi berlanjutnya keterlibatan.
Namun demikian, penolakan Kongres tidak serta-merta berarti berakhirnya perang. Presiden dapat memveto keputusan yang membatasi kewenangannya, dan untuk melewati veto tersebut diperlukan suara dua pertiga anggota kedua majelis; sebuah hal yang sulit diwujudkan.
Kemenangan Demokrat Bukan Berarti Perubahan Total Kebijakan Amerika
Meskipun komposisi Kongres telah berubah, tidak semestinya dibayangkan bahwa seluruh Demokrat memiliki pandangan yang sama mengenai Israel, Iran, dan kebijakan militer Amerika.
Di dalam partai ini terdapat arus-arus yang berbeda; sekelompok politisi progresif menuntut penghentian atau pembatasan bantuan militer kepada Israel, sebagian lain menekankan pengondisian bantuan tersebut pada kepatuhan terhadap hak asasi manusia, dan di sisi lain, sebagian Demokrat tetap mendukung pemeliharaan aliansi militer Washington dan Tel Aviv.
Perbedaan-perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa bahkan jika Demokrat memiliki mayoritas parlementer, mengubah tuntutan para kritikus Israel menjadi undang-undang yang mengikat akan tetap bergantung pada meraih dukungan spektrum lain dalam partai.
Pada kenyataannya, meningkatnya jumlah anggota kongres yang menentang kebijakan Tel Aviv lebih merupakan sarana untuk membuka jalan bagi pengajuan kritik yang lebih luas, peningkatan tekanan politik, dan pembatasan sebagian bantuan militer, daripada berarti perubahan segera pada posisi resmi Amerika.
Dari Biaya Perang hingga Tuntutan Ekonomi Rakyat Amerika
Kemenangan arus-arus yang mengkritik pemerintah tidak terbatas pada kebijakan luar negeri saja. Bagian lain dari tuntutan mereka berkaitan dengan masalah ekonomi dan sosial warga negara Amerika.
Salah satu janji yang diajukan dalam arus ini adalah perluasan cakupan asuransi kesehatan pemerintah untuk seluruh warga negara; sebuah rencana yang bertujuan mengurangi biaya pengobatan, mencakup layanan medis esensial, dan mengurangi utang pengobatan keluarga.
Selain itu, reformasi sistem penetapan harga obat, peningkatan dukungan pemerintah terhadap layanan kesehatan dan perumahan, serta pencegahan pemotongan anggaran beberapa program bantuan sosial merupakan poros-poros lain dari tuntutan ini.
Para kritikus kebijakan luar negeri Amerika berpendapat bahwa sumber daya keuangan yang sangat besar yang dibelanjakan untuk dukungan militer kepada Israel dan kehadiran militer di kawasan dapat dialihkan penggunaannya ke bidang-bidang seperti kesehatan, pengobatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum.
Tentu saja, pelaksanaan janji-janji ini juga memerlukan pengesahan undang-undang, penyediaan sumber daya keuangan, dan dukungan mayoritas yang diperlukan di Kongres, dan kemenangan dalam pemilihan semata tidak memungkinkan terwujudnya janji-janji tersebut secara langsung.
Perubahan Komposisi Kongres; Pembatasan bagi Gedung Putih, Bukan Berakhirnya Kebijakan Masa Lalu
Secara keseluruhan, hasil pemilihan tengah masa jabatan Amerika dapat membatasi ruang gerak pemerintah Trump di beberapa bidang. Kendali atas anggaran, pengawasan terhadap kinerja pemerintah, peninjauan kontrak-kontrak persenjataan, dan penolakan terhadap rancangan-rancangan yang diajukan Gedung Putih adalah instrumen-instrumen yang kini dapat berada di tangan para penentang kebijakan pemerintah lebih dari sebelumnya.
Namun demikian, perubahan kebijakan luar negeri Amerika, khususnya terhadap Iran dan rezim Zionis Israel, tidak akan terwujud hanya dengan perubahan mayoritas parlemen. Struktur kekuasaan di negara ini sedemikian rupa sehingga presiden tetap memiliki kewenangan yang signifikan, dan perbedaan internal dalam Partai Demokrat juga dapat menghalangi terbentuknya keputusan-keputusan yang tegas.
Dari sudut pandang ini, pentingnya pemilihan baru-baru ini harus dicari terutama pada meningkatnya kapasitas pengawasan dan legislasi para penentang kebijakan-kebijakan agresif Washington; kapasitas yang dapat membuat dukungan militer kepada Israel menghadapi tantangan lebih besar dan membuat kelanjutan perang terhadap Iran menjadi lebih mahal bagi pemerintah Amerika, meskipun belum dapat dikatakan bahwa kebijakan-kebijakan ini telah berakhir.
Komentar Anda